Kementerian Investasi Resmi Dibentuk Tahun Ini

Kementerian Investasi Resmi Dibentuk Tahun Ini

Ada yang baru di susunan Kabinet Indonesia Maju. Ya, pada tanggal 28 April 2021, Presiden Republik Indonesia telah resmi membentuk sebuah kementerian baru, yaitu Kementerian Investasi. Dan yang ditunjuk untuk menjabat sebagai menterinya adalah Bahlil Lahadalia, yang sebelumnya adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Artinya, pembentukan kementerian baru itu merupakan perubahan nomenklatur atas lembaga tersebut.

Perubahan ini merupakan perombakan kedua pada susunan Kabinet di periode kedua era kepemimpinan Ir. Joko Widodo. Dengan lingkup tugas yang sepertinya tak jauh beda dengan sebelumnya, apa urgensi dibentuknya Kementerian baru ini? Lalu, apa target yang akan dicapai di masa depan?

Tugas dan Kewenangan Kementerian Investasi

Dengan dibentuknya Kementerian Investasi menggantikan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), maka terdapat perubahan tugas dan kewenangan. Ketika masih dalam bentuk Badan, BKPM hanya dapat mengeksekusi regulasi-regulasi yang dibuat oleh Pemerintah. Baik berupa Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) bahkan Peraturan Menteri (Permen). Meskipun secara institusi, BKPM adalah lembaga yang setara dengan kementerian. Namun terdapat keterbatasan wewenang, yaitu BKPM tidak dapat membuat aturan sendiri dalam bidang investasi.

Maka, ketika sudah menjadi sebuah Kementerian Investasi, kewenangan untuk membuat regulasi sendiri itu pun otomatis didapatkan. Dengan harapan, regulasi yang dibuat nantinya dapat mengatur tata kelola investasi di Indonesia dengan lebih baik. Dan melalui bentuk kementerian, akan lebih leluasa untuk berintegrasi dan berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga yang lain saat dibutuhkan untuk membuat regulasi dan eksekusi kebijakan.

Target Peningkatan Investasi dan Pelayanannya

Dalam keterangan persnya secara virtual, Bahlil menyatakan bahwa target yang ingin dicapai Presiden Jokowi dalam hal investasi masa depan dinilai cukup optimistis. Yaitu mencapai Rp 900 triliun di tahun 2022. Sedikit lebih tinggi dibanding target BKPM dan Bappenas sebelumnya, yaitu Rp 886 triliun. Namun Bahlil berpendapat, sepertinya target ini perlu dievaluasi kembali. Mengingat kondisi pandemi COVID-19 yang juga berimbas pada ekonomi global. Demikian juga evaluasi perlu dilakukan terhadap implementasi regulasi yang dijalankan.

Selain target tersebut, dari segi pelayanan kepada investor, Kementerian Investasi juga harus mampu menjamin kemudahan bagi investor untuk melakukan investasi. Baik investasi dari dalam maupun luar negeri. Baik di kota besar, pedesaan, hingga wilayah terluar sekalipun. Wujudnya yaitu dengan mempermudah pengurusan ijin usaha, tentunya bagi investor yang benar-benar serius berinvestasi di Indonesia. Bukan untuk dijual lagi ke pihak lain. Hal-hal seperti inilah yang membutuhkan penanganan serius, sehingga menjadi latar belakang perlunya membentuk Kementerian Investasi.

Kementerian Baru, Harapan Baru?

Tentu kita patut mengapresiasi dengan dibentuknya Kementerian Investasi tersebut. Setidaknya ada upaya dari pemerintah untuk tumbuhnya komitmen memperbaiki sistem birokrasi yang belum sepenuhnya mampu ‘melayani’. Masih terdapat banyak kasus di dunia investasi, termasuk adanya oknum yang mengatasnamakan institusi pemerintah, demi kepentingan segelintir orang ataupun golongan tertentu.

Situasi politik, sosial dan ekomoni yang kondusif juga menjadi faktor penting yang harus tetap dijaga bila menginginkan masuknya investor. Belum lagi berhadapan dengan kualitas SDM kita yang belum mampu memenuhi kebutuhan investor. Hal-hal tersebut menjadi faktor penghambat yang harus dihadapi saat bangsa ini harus berlari untuk mengejar ketertinggalannya.

Yang pasti, masih banyak PR yang dihadapi kementerian baru ini. Namun kita harus tetap optimis! Semoga dengan dibentuknya Kementerian Investasi yang baru ini, akan berhasil menjalankan misi, demi mewujudkan kemajuan bangsa Indonesia.